 |
| Foto: Dandy IM |
Salah satu yang dipikirkan Portugis saat berlayar ke Nusantara ialah mencari tempat berlabuh. Kapal yang berlayar selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tentu akan melempar sauh juga. Mereka tak bisa terus-terusan di laut. Lagi pula, mereka ingin berdagang. Sebagian besar aktivitas itu dilakukan di daratan.
Portugis beruntung. Kerajaan di berbagai pulau di Nusantara sudah memiliki pelabuhan. Bangunan itu menjadi tempat persinggungan awal dengan orang-orang asing. Pelabuhan menjadi tempat silang barang dagangan, cerita, dan kebiasaan. Di kawasan pesisir itu pula pertahanan awal sebuah kerajaan mulai diatur. Jalur pelayaran menjadi sangat berharga. Salah-salah, kapal bisa kandas di gosong pasir atau menabrak karang.
Maka menjadi menarik untuk mengetahui, bagaimana leluhur Nusantara membangun pelabuhan. Sayangnya, data yang saya punya hanyalah abad ke-16. Seluruh bahan yang saya tulis berasal dari buku karya Adrian B. Lapian, sejarawan Universitas Indonesia, yang berjudul Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17.
Pelabuhan tidak hanya menjadi tempat berlabuhnya kapal. Ia juga tempat yang aman bagi kapal untuk berlindung dari angin, ombak besar, dan arus yang menyeret. Sehingga, faktor ekologi menjadi penting. Pesisir yang tidak terlalu ribut menjadi pertimbangan utama.
Namun, orang-orang abad ke-16 awalnya lebih suka menggiring kapal mereka masuk sungai dan berlabuh agak ke dalam. Tentu saja air akan tenang-tenang saja di sungai. Alirannya akan begitu-begitu saja. Kapal menjadi lebih aman. Akan tetapi, pelabuhan menjadi tidak bisa dikembangkan. Terbatasnya lebar sungai menjadi hambatan.
Mengetahui hal itu, pelabuhan mulai dipindah ke muara. Kadang-kadang teluk dipilih meski kurang terlindung dari ombak. Setelah kepindahan ini, sungai sebagai jalur transportasi sebetulnya tak mati. Hasil pertanian masih diangkut dengan perahu kecil melewati sungai, alih-alih dibawa melalui daratan. Mungkin orang-orang dulu sadar transportasi air lebih menguntungkan daripada daratan. Dengan catatan, ada pengelolaan yang baik.
Pelabuhan yang berada di muara sungai memunculkan masalah baru: pendangkalan. Waktu demi waktu, pasir yang dibawa aliran sungai menumpuk di muara. Akibatnya, kapal-kapal besar mudah kandas.
Pendangkalan pelabuhan segera menjadi masalah besar. Hingga kini pun, masalah pendangkalan menjadi masalah utama yang sering hinggap di berbagai pelabuhan Indonesia. Bahkan untuk pelabuhan yang sudah direncanakan matang-matang sekalipun, pendangkalan tetap bisa terjadi. Biaya untuk mengeruk timbunan lumpur di dasar laut sangatlah besar. Biaya itu menjadi yang terbesar dari semua biaya perawatan.
Akhirnya, kapal-kapal asing yang datang ke pelabuhan di pantai utara Jawa misalnya, lebih memilih mengirimkan sampan-sampan kecil ke pelabuhan. Sementara sang kapal sendiri melempar sauh jauh dari pelabuhan.
Kapal-kapal asing itu rela melakukan hal tersebut apabila pelabuhan yang dituju memang mempunyai daya tarik yang aduhai. Misalnya, kapal-kapal dari “negeri jauh” yang berkunjung ke kota Palembang. Menurut berita Ma Huan, kapal-kapal itu ditambatkan jauh dari kota. Lalu mereka mengirim sampan-sampan kecil memasuki muara dan akhirnya sampai di kota. Sebab kota Palembang kata Ma Huan sangat makmur dan jaya. Tanahnya amat subur. Kota itu bagai sebuah pepatah: hamburlah padi untuk satu musim, hasilnya menjadi beras untuk tiga musim.
Menjadi jelas bahwa, selain ekologi, untuk membangun pelabuhan yang maju juga diperlukan kota yang mapan. Arus perdagangan tinggi. Pajak tidak mencekik pedagang. Manusia-manusia yang menetap di daerah itu mudah berinteraksi dengan orang asing. Dan yang tak kalah penting: kepemimpinan yang matang. Agar orang-orang yang datang tidak bertingkah sembarangan.
Dengan demikian, salah satu cara yang realistis untuk kembali berjaya di lautan ialah memajukan kota-kota pelabuhan. Taburan pulau di bagian Timur Indonesia mestinya kembali dihidupkan dan berhenti memperkosa daratan pulau-pulau besar.
Pijak Indonesia 