Logistik Jawa Bagian Pertama: Trans Jawa Ternyata Tak Seperti yang Diduga

Pada 21 januari 2019 tarif Tol Trans Jawa resmi berbayar penuh setelah sebelumnya digratiskan saat baru diresmikan. Tarif Tol Trans Jawa ini ternyata membawa masalah terhadap pengemudi truk yang biasa membawa logistik. Mereka menilai bahwa tarif Tol Trans Jawa terlalu mahal sehingga membebani biaya logistik.

Menurut para supir truk, jika menggunakan Tol Trans Jawa, maka uang operasional mereka akan habis di jalan dan tidak bisa membawa pulang uang saku. Tidak adanya peningkatan uang jalan dari pemilik perusahaan membuat supir truk akhirnya kembali menggunakan jalur pantura.

Setelah adanya penetapan tarif normal Tol Trans Jawa, menurut data Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, kenaikan lalu lintas di Kota Pekalongan naik sebesar 70%. Kenaikan tersebut didominasi oleh truk yang semula hanya 200 truk per jam hingga menjadi dua kali lipatnya9.

Menurut Corporate Finance Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) Eka Setia Adrianto tidak semua operator mengeluhkan mahalnya harga Tol Trans Jawa. Justru beberapa ada yang berbahagia karena dengan adanya Tol Trans Jawa, waktu perjalanan terpangkas hingga setengahnya. Sehingga ritase (perjalanan pergi-pulang) dan efesiensi waktu akan menjadi lebih tinggi.

Baca juga: Biar Sukses, Tol Probolinggo-Banyuwangi Perlu Dibarengi Pengembangan Pelabuhan

Kendaraan logistik berat memang kerap menjadi topik debat praktisi politik, sosial, ekonomi, dan bisnis. Banyak negara yang menggratiskan tol untuk kendaraan logistik berat. Namun, banyak juga negara yang mengimplementasikan pembayaran pada tol.

Pemilik jasa ekspedisi harus memutar otak karena mereka harus mengatur strategi keuangan untuk bisa beroperasi dengan sehat.

Biaya Komponen Logistik

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa yang menjadi permasalahan utama dari mengeluhnya operator dan supir truk adalah tingginya biaya tol. Tarif tol ini kemudian akan meningkatkan biaya logistik yang harus dibebankan kepada operator. Tetapi sebenarnya apa saja komponen biaya keseluruhan yang harus ditanggung oleh operator? Biaya yang harus ditanggung operator secara garis besar dibagi menjadi dua, komponen tetap dan komponen operasional.

Baca juga: Terima Kasih Pak Jokowi, Jalan Tol Membuat Perjalanan Saya Singkat dan Enak

Untuk komponen tetap hal yang pertama adalah operator harus mempuyai modal untuk menyediakan atau mengadakan kendaraan logistik. Modal untuk membeli kendaraan ini yang kemudian menjadi salah satu komponen biaya yang harus ditanggung oleh operator. Tidak lupa juga kendaraan ini harus diasuransikan sesuai dengan masa layannya.

Sebelumnya operator telah memprediksi panjang umur kendaraan. Hal ini berguna untuk menghitung penurunan nilai dari kendaraan tersebut. Misal sebuah truk mempunyai masa layan sebelas tahun, sehingga setelah waktu sebelas tahun maka nilai truk tersebut menjadi nilai sisa. Selisih nilai sisa dengan harga kendaraan saat ini dibagi dengan jumlah tahun kendaraan tersebut menghasilkan nilai depresiasi per tahun.

Baca juga: Transjogja dan Masalah Transportasi Perkotaan yang Tak Akan Selesai

Misal, suatu kendaraan memiliki harga 1 miliar rupiah dan memiliki masa layan selama sepuluh tahun. Setelah sepuluh tahun dianggap harga kendaraan tersebut habis atau nol. Maka nilai depresiasi per tahun adalah seratus juta rupiah. Tentu saja perhitungan nilai depresiasi barang ini disederhanakan agar mudah dipahami.

Biaya modal lainnya yang harus ditanggung oleh operator adalah biaya untuk menggantikan kendaraan tersebut apabila sudah melewati masa layan. Biaya ini juga dibagi per tahun sampai pada saatnya perusahaan harus membeli kendaraan baru. Biaya modal untuk kendaraan ini juga memperhitungkan keausan ban dan biaya untuk perawatan bengkel.

Biaya operasional terdiri dari biaya bahan bakar, biaya tol (kalau lewat tol), biaya makan dan kebutuhan supir, biaya jembatan timbang, biaya tak terduga (ban bocor), dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut dibebankan pada saat kendaraan membawa logistik sedangkan jika kendaraan tidak bergerak maka tidak memakan biaya operasional.

Apakah Tol Membuat Logistik Menjadi lebih Murah?

Jika melihat dari rincian biaya logistik yang ada di atas maka kita dapat membedah beragam biaya tersebut sesuai dengan rincian biaya-biaya beban perusahaan. Jika kita menggunakan tol, maka seharusnya waktu tempuh akan menjadi lebih rendah dikarenakan minimnya hambatan pada jalan tol. Truk juga tidak harus melewati jembatan timbang, sehingga biaya terpotong.

Permasalahan ekonomi dalam memilih tol atau jalan biasa adalah perbandingan antara waktu dengan biaya. Biaya tol akan menjadi masalah jika waktu yang dihemat tidak sebanding dengan harga. Biaya tol akan dapat diterima jika waktu yang dihemat jauh dari biaya yang dikeluarkan, sehingga ritase kendaraan akan lebih besar.

Baca juga: Banjir Bukan Salah Hujan

Namun permasalahan selanjutnya, biaya tol terlalu tinggi sehingga biaya operasional menjadi tinggi. Tingginya biaya tol sangat terasa karena untuk truk dan trailer dari Jakarta menuju Surabaya bisa di atas satu juta rupiah untuk biaya tolnya. Kenaikan biaya operasional ini sangat signifikan jika yang dibandingkan hanya biaya operasional.

Perlu ada studi lebih lanjut tentang efesiensi biaya. Tol banyak berpengaruh pada menurunkan harga pokok seperti bahan bakar, penggunaan ban, suku cadang, dan biaya modal kendaraan itu sendiri. Dengan menggunakan tol, maka kendaraan tidak banyak berhenti dan lebih halus perjalanannya. Jadi, saat menghitung biaya keseluruhan, harusnya lewat tol akan lebih hemat untuk jangka panjang.

Pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk menurunkan harga tol agar bisa sesuai dengan ekspektasi operator logistik? Pertama, kebijakan harga ini tergantung bagaimana model bisnis yang diterapkan oleh negara. Negara bisa menggunakan uang pajak untuk membangun tol, atau bisa menunjuk perusahaan untuk bekerja sama dengan pemerintah dengan sistem konsesi.

Jika jalan tol dibiayai oleh pemerintah, maka salah satu cara untuk menekan biaya tol adalah dengan menaikkan pajak. Kenaikan pajak yang paling berhubungan adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar yang tentu saja akan menimbulkan protes besar-besaran di negara Indonesia.

Baca juga: Banjir di Tol Madiun, Apakah Tolnya Salah Desain?

Pilihan kedua adalah dengan cara konsesi. Untuk menekan biaya pengembalian investasi dengan harga yang lebih murah, maka harus dilakukan perpanjangan masa konsesi. Misalnya konsesi antara perusahaan dan pemerintah tadinya tiga puluh tahun, maka diperpanjang menjadi lima puluh tahun agar biaya tol dapat ditekan.

Narasi pemerintah yang berkata bahwa Tol Trans Jawa dimaksudkan untuk menekan biaya logistik patut dikaji lebih dalam. Ternyata permasalahan antara logistik dengan biaya tol yang mahal tidak terjadi di Indonesia saja, namun terjadi juga di negara-negara Eropa. Tol Trans Jawa akan lebih masuk akal apabila dinarasikan untuk mengurangi beban saat musim lebaran, bukan untuk menurunkan harga logistik.

Lalu bagaimana caranya untuk menekan biaya logistik? Biaya logistik dapat ditekan salah satunya dengan cara memilih moda transportasi yang tepat. Pertanyaannya bagaimana cara memilih moda transportasi yang tepat untuk logistik? Pembahasan tersebut akan kami lanjutkan pada artikel yang akan datang.

About the author

Muhammad Ali Akbar

Muhammad Ali Akbar

Engineer who sucks at math and physics.

View all posts

1 Comment

  • Negara bisa menggunakan pajak untuk membangun tol”-

    Permasalahannya sistem pembiayaan dan kondisi infrastruktur tidak semudah itu, ada proyek yang layak secara ekonomis ada proyek yang hanya layak secara finansial, ada kategori proyek greenfield ada yang merupakan utang masa lalu termasuk resiko dan kompensasi bisnis.

    Pada intinya sampai saat ini Ind tidak menerapkan satu sumber pembiayan, pajak tidak cukup mampu mengakomodir pembiayaan tol, akhirnya menggunakan skema PPP, apakah selesai ? Tidak sebab siapa yang bisa memastikan swasta memiliki modal investasi bertriliun rupiah pads model investasi yang high risk. Buktinya banyak proyek di Ind yang bersifat turnkey, pengembalian nilai investasi tidak bisa dipilih dgn cara memperpanjang masa konsesi, sebab keberlangsungan pihak yang melakukan pembiayaan dipertaruhkan dgn sebesar apa tarif tol yang akan diberlakukan. Jika tidak, bukan tidak mungkin satu persatu perusahaan akan runtuh, termasuk Bank-bank negara yang mendanai infrastruktur.

    Dan lebih kurang, tarif tol itu direkomendasikan oleh BPJT dan ada rumusan perhitungannya, jika mau merubahnya? Tinggal diganti saja PP tentang Jalan Tol, itupun kalau soal mudah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *