 |
| Foto; afandriadya |
Kira-kira begini jawaban Sultan Agung, Raja Mataram, saat mendengar tawaran dari utusan VOC, Rijckloff van Goens: saya bukan pedagang, tidak seperti Sultan Banten. Mengapa jawaban Sultan Agung sesinis itu?
Barangkali, Sultan Agung merasa, berdagang adalah aktivitas yang tak pantas bagi seorang raja. Atau, mungkin, perdagangan maritim bukanlah aktivitas ekonomi yang menjadi perhatian kerjaan Mataram Islam. Karena, sejak berdirinya, Mataram memang lebih menarik pusat kerajaan menjauhi lautan. Mataram ingin menjadi kerajaan agraris yang bertumpu pada sektor pertanian dan hasil hutan.
Lalu, apakah benar raja-raja kerajaan pesisir berdagang? Adrian B. Lapian, sejarawan, menjelaskan dengan baik perihal ini di bukunya Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 dan 17. Saya akan rangkumkan untuk Anda.
Raja-raja kerajaan pesisir memang berdagang, tapi tidak dalam pengertian sebenarnya. Mereka hanya memberikan modal kepada para pedagang atau menitipkan barang-barang untuk dijual. Pembagian labanya ditentukan dengan perjanjian menurut aturan yang berlaku di masing-masing tempat.
Tentu untuk membuat kapal dan mengisinya dengan barang dagangan sampai penuh membutuhkan modal yang tidak sedikit. Para pedagang dan pemilik kapal sering kali tidak mempunyai kemampuan finansial sebesar itu. Maka, para raja dan orang kaya di kerajaannya, memberikan modal ke para pedagang agar aktivitas perdagangan berjalan. Dengan kata lain, yang berdagang tetaplah para pedagang, raja hanya memberikan sokongan dana saja.
Menurut catatan Tome Pires, raja kerajaan Pahang, Kampar, dan Indragiri mempunyai kantor dagang di Malaka. Hal ini menunjukkan, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki hubungan dagang yang sangar erat dengan Malaka. Namun, ternyata, para raja itu tidak memiliki kapal. Raja hanya mengirim perwakilan ke Malaka untuk mengurus saham yang ia punya dalam kapal yang berlayar. Mungkin hubungan itu bisa dibilang sebagai partnership atau dalam istilah Eropa: commenda.
Contoh lain, Sultan Muzaffar Syah (1446-1459) malah menyuruh tukang kayu di kerajaannya membuatkan kapal untuknya. Setelah jadi, para pedagang ia suruh berlayar dengan kapal itu dengan barang dagangan yang juga berasal darinya. Setelah keputusannya ini, kerajaan maritim yang dipimpinnya bergerak maju. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain yang mesti ditempuh selama beberapa Minggu bisa terjalin baik. Kebijakan tersebut memberikan banyak dampak positif.
Akan tetapi, tidak semua modal berdagang berasal dari para raja dan pejabat tinggi lainnya. Modal juga ada yang berasal dari pedagang sendiri. Seperti yang diberitakan oleh orang Gujarat kepada orang VOC di Ambon pada tahun 1627 yang kemudian diteruskan ke Gubernur Jenderal. Dikatakannya jung-jung yang berlayar dari Makassar ke Maluku dibekali uang tunai, kain, atau barang dagangan lainnya oleh orang-orang Inggris, Denmark, Portugis dan orang Makassar sendiri untuk ditukar dengan cengkeh. Tentu saja mereka tidak memberikannya secara cuma-cuma. Karena, mereka sudah mempertaruhkan uang dan barang dagangan. Seluruh muatan cengkeh harus diserahkan kepada sang pemberi modal. Pemilik kapal diberi bayaran 200 realen van achten untuk setiap bahar cengkeh. Di sisi lain, pemilik modal harus membayar pajak pelabuhan dan dagangan kepada kerajaan.
Dari uraian ini menjadi jelas bahwa, pada abad Ke-16 sampai 17, tidak masalah bagi raja ikut andil dalam perdagangan. Asalkan ia tidak menjadi pelaksana perdagangan itu sendiri. Ia hanya ikut menggerakkan roda perdagangan dan menjaga hubungan baik dengan kerajaan lain melalui pelayaran. Ini memang tergantung visi dan kesadaran geografis raja tiap-tiap kerajaan. Apabila raja itu sudah tidak sadar dengan wilayahnya yang berupa hamparan lautan dengan taburan pulau-pulau di atasnya, ia akan memindahkan kerajaannya ke kaki gunung dan bercita-cita menjadi kerajaan agraris – sebuah cita-cita semu.
Pijak Indonesia 